ICC Jakarta – Presiden Joko Widodo membuka resmi Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2) dengan membunyikan angklung. Saat membunyikan alat musik tradisional Sunda tersebut, ia didampingi Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Ketika angklung berhenti berbunyi, beduk jimat milik Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar dibunyikan. Kemudian disusul senandung shalawat nabi, Ya nabi salam aliku, ya rasul salam alaikan shalawatullah alaika.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa jamiyah Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar di Indonesia dan bahkan dunia yang memiliki kontribusi besar untuk negara.
“NU sudah memberikan kontribusi perjuangan menjaga, merawat Indonesia yang kita cintai bersama. Sejarah membuktikan NU selalu berada di garis terdepan bukan hanya menjaga keutuhan Indonesia, tapi NU terdepan dalam menjaga siapa pun yang ingin mengubah mempertentangkan Pancasila. Bagi NU, Pancasila adalah solusi, kesepakatan untuk keadilan masyarakat Indonesisa,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi tema Munas dan Konbes NU yakni Memperkuat Ukhuwah Wathoniya h untuk Kedaulatan Rakyat. Ia juga berjanji tahun ini akan membuat seribu BLK di pesantren dan 3000 tahun depan.Jokowi tiba di lokasi pembukaan sekitar pukul 13. 00 WIB. Jokowi tampak mengenakan peci warna hitam, jas warna hitam, surban warna putih yang dikalungkan dilehernya, dan sarung bermotif kotak-kotak.
Munas-Konbes NU yang digelar hingga 1 Maret 2019 ini diikuti perwakilan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari 34 provinsi, lembaga dan badan otonom NU di tingkat pusat, serta para kiai dari berbagai pesantren. Menurut rencana, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga akan hadir pada sesi penutupan nanti.
Sebagai pelaksanaan dari mandat keagamaan dan kebangsaan, Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 menyoroti sejumlah persoalan strategis, antara lain RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis money game (MLM), sel punca, politisasi agama, perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang menyebabkan sumur warga kering, dan lain-lain.
Sumber: NU Online
