ICC Jakarta – Ketua GP Ansor Kota Semarang HM Solkhan dengan tegas menyampaikan bahwa Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Satuan Koordinasi Cabang (Satkorcab) Banser Kota Semarang menolak berdirinya Khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Khilafah tidak boleh ada di bumi NKRI, baik secara organisasi, ajaran, pola pikir. Segala tindakan yang mengatasnamakan Islam maupun warga Negara,” kata Solkhan saat acara Rapat Koordinasi Banser se Kota Semarang di Markas Komando Banser, Jalan Puspogiwang 1 No 47, Senin (3/4/)
Selain itu, dalam rapat tersebut juga menyoroti agenda Masirah Panji Rasulullah yang akan digelar oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sedianya akan dilaksanakan pada Minggu (9/4/) mendatang.
Menurut Solkhan, konsep khilafah yang selama ini di usung HTI sudah tidak relevan lagi. Dikhawatirkan dapat memicu pemecah belah bangsa dan negara. Selama ini GP Ansor bersama Banom NU lainnya gigih mengawal dan setia kepada NKRI sebagai kesatuan bangsa yang utuh. “Para pengusung ajaran khilafah tidak mengakui adanya NKRI dan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang sah,” ujar Solkhan.
Adapun Ketua Banser Kota Semarang, Suharmanto mengatakan, konsep khilafah yang di usung oleh HTI bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Keberadaan organisasi tersebut dianggap sudah mengganggu kenyamanan berbangsa dan bernegara.
Suharmanto mencontohkan beberapa tindakan HTI yang menyimpang dari ideologi bangsa Indonesia seperti mengharamkan adanya hormat kepada sang merah putih saat upacara-upacara kenegaraan. Selain itu, tidak mengakui Pancasila dan UUD 45 sebagai ideologi bangsa. Tidak mengakui pemerintahan yang sah saat ini, karena menghendaki seluruh dunia dipimpin oleh seorang khalifah serta memaksakan syariat Islam berjalan di dalamnya.
“Jika mereka ingin tetap menghendaki seperti itu silakan hengkang dari bumi Nusantara,” kata Suharmanto.
Sekertaris PC GP Ansor Kota Semarang, Rahul Syaiful Bahri menambahkan, apabila HTI tetap melaksanakan agenda Masirah Panji Rasulullah, maka GP Ansor, Banser bersama warga Nadliyin Kota Semarang tidak bertanggung jawab apabila terjadi gerakan massa yang tidak bisa dibendung keberadaannya. Bahkan Banser dari luar Kota Semarang seperti dari Demak, Kabupaten Semarang, dan Kendal juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal penolakan acara tersebut.
Sumber: Muslimoderat
