ICC Jakarta- Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, NU didirikan dengan dua tanggung jawab besar. Pertama, tanggung jawab keagamaan. NU berpaham Ahlussunnah wal Jama’ah yang berlandaskan prinsip-prinisip moderasi Islam.
Kedua, tanggung jawab kenegaraan. NU selalu membantu menyukseskan program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Di samping itu, NU juga memastikan kalau NKRI adalah kesepakatan akhir sehingga tidak boleh diungkit siapapun.
“Karena itu siapa saja yang mengancam NKRI, berniat menggerogoti dan merobohkan NKRI, akan berhadapan dengan NU,” kata Kiai Said pada acara pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di kompleks Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar, Rabu (27/2).
Hal itu, kata Kiai Said, didasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW ketika membangun negara Madinah. Pada saat itu, turun ayat Al-Qur’an yang memerintah agar Nabi Muhammad SAW mengusir siapa saja yang membuat gaduh dan mengkhianati kesepakatan bersama, Piagam Madinah.
“Jangan engkau (Nabi Muhammad SAW) jadikan warga kota Madinah,” tegasnya.
“Yang anti Pancasila, yang menggerogoti Pancasila, usir,” lanjutnya.
Kiai Said menambahkan, dalam Munas dan Konbes NU 2019 akan dibahas sejumlah masalah penting dan dibagi dalam tiga komisi. Pertama, masail waqiiyyah seperti bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis money game, dan sel punca. Kedua, masail maudluiyyah meliputi konsep Islam Nusantara dan politisasi agama.
“(Ketiga) Masail diniyyah qanuniyyah, NU anti monopoli dan persaingan usaha agar kedzaliman ekonomi harus kita selesaikan,” katanya.
Kiai Said menilai, pasar bebas mengandung kedzaliman karena semuanya diberikan kebebasan tanpa mempertimbangkan potensi masing-masing. Masyarakat miskin tentu saja tidak bisa bersaing dengan masyarakat elit di pasar bebas.
Kiai Said menambahkan, Munas Konbes NU 2019 ini juga akan menghasilkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. Diantaranya adalah mendorong pemerintah agar mengembangkan kembali pengembangan tenaga listri tenaga nuklir untuk mengatasi defisit pasokan energi.
Dalam bagian rekomendasi, lanjut Kiai said, NU juga mendesak pemerintah agar melakukan upaya yang lebih keras dalam menekan laju dan pencemaran limbah plastik di Indonesia, baik darat, laut, maupun udara.
Di samping itu, imbuh Kiai Said, NU mendesak pemerintah agar memperkuat mitigasi di tengah kondisi alam Indonesia yang rawan bencana.
“NU medorong agar hal itu dilakukan dengan satu, meningkatkan kapasitas pengetahuan sipil dalam menghadapi bencana berbasis kearifan lokal, terutama melalui pesantren dan madrasah,” jelasnya.
Kedua, pemerintah daerah harus menjadikan pengurangan resiko bencana dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan.
Ketiga, melakukan simulasi rutin tentang penanganan bencana. Keempat, menyepakati sistem peringatan dini dan mekanisme penyelamatan dini saat terjadi bencana.
“Lima, mengalokasikan anggaran yang memadahi,” ucapnya.
