ICC Jakarta – Kontestasi Pemilu 2019 baik untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun anggota Legislatif tentu melibatkan kompetisi politik secara terbuka. Setiap pihak akan berusaha mencari dan memperoleh dukungan sebesar-besarnya dari rakyat yang akan memilih.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, organisasi dan kelompok-kelompok sosial yang memiliki relasi dengan masyarakat, lebih-lebih yang memiliki akar dan jaringan yang luas seperti Muhammadiyah, tentu akan menjadi lahan meraih dukungan politik yang subur. “Politik memang saling mencari dukungan untuk meraih kemenangan. Hal yang membedakannya mana dan siapa yang bermain politik secara sportif dan elegan sesuai aturan, etika, dan koridor yang disediakan oleh demokrasi dan sistem politik yang berlaku serta mana yang menyalahinya. Di situlah pentingnya etika dan mekanisme pertandingan atau kompetisi politik yang perlu menjadi sikap dan budaya politik yang dewasa, berkeadaban, dan kesatria,” tutur Haedar pada Selasa (5/2).
Bagi Muhammadiyah, lanjut Haedar, kompetisi politik itu juga tidak terhindarkan karena gerakan Islam ini menjadi bagian dari komponen bangsa sekaligus hidup menyatu dengan bangsa. “Hal yang perlu dipedomani seluruh anggota Persyarikatan, termasuk kader dan pimpinannya, bagaimana memposisikan dan berpartisipasi dalam proses politik itu secara cerdas dan bijak sejalan dengan posisi Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang dibingkai Kepribadian dan Khittah,” tegas Haedar. Haedar mengingatkan bahwa Muhammadiyah itu bukanlah partai politik. Muhammadiyah adalah organisasi dakwah kemasyarakatan yang menjalankan peran membina, meneguhkan, mencerdaskan, dan memajukan umat serta bangsa sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang membawa rahmatan lil-‘alamin. “Lebih khusus Muhammadiyah memiliki Khittah dan Kepribadian yang bergerak di lapangan dakwah secara luas dan melintasi golongan, serta menggariskan tidak berpolitik praktis. Muhammadiyah jangan diseret pada pertarungan politik praktis,” tegas Haedar.
Muhammadiyah memang harus berperan dalam dinamika kehidupan kebangsaan, tetapi jangan mengambil alih fungsi partai politik dan tim pemenangan politik. Komunikasi, lobi, dan fungsi-fungsi politik kebangsaan dapat terus dijalankan Muhammadiyah, tetapi jangan terlibat dalam kontestasi politik. “Muhammadiyah bahkan dapat menjadi penjaga moral, perekat persatuan, peredam konflik, dan ikut mengawal kontestasi politik agar tetap konstitusional, demokrastis, beradab, dan menjaga keutuhan bangsa,” tutur Haedar. Karenanya, harus menjadi komitmen seluruh anggota, kader, dan elite Muhammadiyah agar tetap istiqamah menjaga marwah Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah kemasyarakatan yang non-politik praktis. “Jaga nama baik Muhammadiyah, jangan mengatasnamakan organisasi Muhammadiyah dalam percaturan politik dan dukung-mendukung politik praktis. Bersikaplah elegan, cerdas, bijak, dan bertanggungjawab dalam menghadapi kontestasi politik lima tahunan yang sering terpolarisasi dan bertensi politik tinggi. Politik memang penting, tetapi pedomani Kepribadian dan Khittah secara seksama, serta jangan membawa-bawa institusi dan nama Muhammadiyah,” pungkas Haedar.
Sumber: Muhammadiyah
