ICC Jakarta – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, mengingatkan, negara Indonesia saat ini tengah menghadapi gangguan dan hambatan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila.
Menurut Hendropriyono, saat ini ada suara yang cukup keras dari sekelompok masyarakat yang menginginkan pendirian kekhalifahan di Indonesia.
“Suara pemerintah kalah keras dari suara masyarakat itu. Harus disusun suatu rencana aksi terhadap hal-hal yang menyangkut pengawalan pancasila,” kata Hendropriyono dalam rangkaian kegiatan “Temu Kader Kebangsaan Indonesia Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (8/5).
Atas apa yang sedang dihadapi bangsa saat ini, diingatkan, jika tidak cepat ditangani, maka bentuk gangguan dan hambatan tersebut akan berubah menjadi ancaman dalam waktu singkat.
Ditegaskan, Khilafah untuk selamanya tidak akan pernah kompatibel diterapkan di Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada sedikitnya tiga alasan utama, yaitu khilafah berbicara soal umat. Sementara NKRI berbicara soal warga negara.
“Umat itu eksklusif, warga negara inklusif. Umat itu harus patuh pada khalifah, sedangkan khilafah berbicara tentang bagaimana menjadi manusia utama dari kacamata Islam.
Selain itu, Republik Indonesia menjamin hak setiap orang untuk menjalani hidup sesuai dengan keyakinannya masing-masing, selama masih dalam koridor praktis Pancasila.
“Khilafah melindungi minoritas tetapi tidak melindungi hak politik mereka untuk dipilih menjadi pemimpin publik. NKRI menjamin hak setiap warga tanpa kecuali, ini membuat kita lebih banyak alternatif untuk mendapat pemimpin yang cakap dan kompeten,” kata Hendropriyono.
