ICC Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di bilangan Jalan Taman Suropati, Jakarta, Selasa (14/05).
Launching Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia dihadiri Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS, Ketua Umum MUI, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama para menteri kabinet kerja dan mitra kerja KNKS.
Presiden Jokowi yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) saat peluncuran MEKSI menyatakan Indonesia berpeluang menjadi negara dengan ekonomi terkuat ke empat atau kelima dunia. Tantangan menuju ekonomi maju ke depan kata Jokowi di antaranya: infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan struktural.
“Kunci utama mencapai cita cita tersebut adalah pada ekonomi syariah yang juga menjadi motor ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan umat,” kata Jokowi.
“Saya percaya semua kita berkomitmen menjalankan Masterplan Ekonomi Syariah demi mewujudkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia,” sambung Jokowi.
Rangkaian acara diawali dengan laporan Penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia dari Menteri PPN/Bappenas, dilanjutkan dengan penyerahan buku Masterplan Ekonomi Syariah kepada seluruh Direksi KNKS.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah (KNKS) berharap MEKSI 2019-2024 ini dapat dijadikan rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia, yang kemudian dapat diturunkan menjadi program kerja implementatif pemerintah.
Bambang Brodjonegoro menambahkan, peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo, akan menjawab tantangan sekaligus menyusun peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menuturkan pengembangan ekonomi syariah harus melibatkan berbagai sektor lainnya sebagai suatu integrasi sistem ekonomi berlandaskan syariah. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan yang berlangsung pada sektor keuangan syariah memiliki dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan di sektor riil, yang secara fundamental menjadi fokus utama dalam sistem ekonomi Islam.
Bambang berharap MEKSI 2019-2024 ini dapat dijadikan rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia, yang kemudian dapat diturunkan menjadi program kerja implementatif pemerintah.
MEKSI 2019-2024, lanjut Bambang, merekomendasikan empat langkah dan strategi utama, yaitu: (1) penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi, (2) penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini, (3) penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain, serta (4) penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.
“Untuk menjalankan keempat strategi tersebut, MEKSI 2019-2024 menjabarkan beberapa strategi dasar yang harus dilakukan, yaitu peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D), serta penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola,” ujarnya.
Dalam peluncuran MEKSI 2019 juga dilakukan penandatanganan MoU dengan berbagai pihak, di antaranya Bank BUMN Syariah (BSM, BRIs, BNIs, UUS BTN) dan PT Fintek Karya Nusantara, Bukalapak & Tokopedia, BPJS Ketenagakerjaan, Kampus UI, IPB, UIN Syarif Hidayatullah,UIN Ar-Raniry, STEI Tazkia, UNAIR) dan LIPI, serta Kementerian Desa. [Kemenag]
