ICC Jakarta – Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel, Prof. Ambo Asse, saat ditanyai Khittah, Ahad, 13 Oktober 2017, soal tulisan dan berita yang mengatasnamakan Muhammadiyah perihal pandangan Persyarikatan terhadap Syiah, mengaku, sebelumnya sudah meminta agar lembaran-lembaran tersebut tidak disebar atas nama Muhammadiyah.
“Saya sudah sampaikan itu waktu rapat di Pusdam (Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel), Rabu lalu. Saya sampaikan secara lisan,” tuturnya saat diwawancarai seusai menjadi pembicara dalam TOT Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PWM Sulsel.
Ia menegaskan, Muhammadiyah dalam hal pandangan-pandangan perihal keummatan, kebangsaan, dan hal-hal lain yang krusial lainnya harus dimusyawarahkan oleh pimpinan.
Selain itu, jelas Prof. Ambo, hal sensisitif seperti Syiah itu, harus mengikut ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
“Bahkan saya sendiri, secara pribadi tidak boleh mengeluarkan putusan atau pendapat atas nama organisasi kalau tidak dirapatkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, K.H. Jalaluddin Sanusi, saat ditanyai tanggapannya perihal berembusnya isu Muhammadiyah menolak Syiah, ia mengaku, sebenarnya, dirinya malas untuk bicara banyak perihal Sunni-Syiah.
Ia mengungkapkan, mengurusi persolan Syiah, hanya membuang-buang energi.
“Sejak dahulu saya selalu ditanyai soal ini (Syiah), tapi selalu saya bilang, itu menghabiskan energi saja. Sunni-Syiah itu sudah realitas umat Islam dunia. Semua orang tahu, Islam itu, ya Syiah dan Sunni,” tuturnya.
Ia menganjurkan, lebih baik kelompok Sunni memproteksi kelompoknya daripada harus terus menunjukkan hal-hal berbeda antara Sunni dan Syiah, yang menurut Sunni dan Syiah menyimpang.
“Ada pun kalau mereka (Syiah) menghina-hina sahabat, itu urusan mereka. Tidak usah kita kerja itu, karena kalau itu kita layani, habis kita punya energi. Kita ajarkan saja secara baik bagaiamana yang benar menurut kita (Sunni),” imbuhnya.
Ia juga mengaku, sudah seringkali menjelaskan, perihal hubungan Muhammadiyah dan Syiah bukan domain Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan pimpinan di bawah, melainkan domain Pimpinan Pusat.
“Jadi persoalan itu sebenarnya sudah berulang-ulang. Itu sudah barang usang. Kita serahkan saja persoalan itu ke PP, baru kita sosialisasikan ke bawah.”
Mantan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Makassar ini menyayangkan jika masih ada orang yang gencar menampilkan perbedaan antara Sunni dan Syiah.
“Yang begitu (menunjukkan perbedaan Sunni-Syiah), bukannya memproteksi yang Sunni, malah akan semakin menyosialisasikan Syiah,” ungkapnya.
Jika terus begitu, tutur Kiai Jalal, orang-orang akan penasaran dan mencari-cari Syiah yang sebenarnya.
“Jangan sampai niatan kita ingin membendung mereka (Syiah), justru kita malah membantu menyosialisasikan keberadaannya,” tuturnya.
Kiai Jalal mengungkapkan lebih lanjut, jika PP Muhammadiyah mengeluarkan putusan dan sikap, tentu harus diikuti.
“Semua putusan PP Muhammadiyah pasti memiliki dasar pertimbangan yang matang dan bisa dipercaya. Pimpinan Pusat pasti punya landasan mengapa memutuskan itu. Kita serahkan saja ke Pimpinan Pusat untuk mengkajinya,” jelas Kiai Jalal.
Terakhir, Kiai Jalal menyarankan jika ada oknum Muhammadiyah yang ingin menonjolkan persoalan perbedaan antara Sunni dan Syiah, lebih baik membawa nama pribadi atau organisasi lain, bukannya membawa nama Muhammadiyah yang tidak pernah mengeluarkan fatwa dan sikap perihal itu. (khittah.co)
